Archive | March 2017

CONTOH SIMULASI PEMBELAJARAN DARI PEMBUKA SAMPAI PENUTUP SERTA PEMBERIAN PENGUATAN

Membuka pelajaran

Guru : Assalamualaikum Wr. Wb
Murid : Waalikumsalam Wr. Wb
Guru : Selamat pagi anak-anak…
Murid : Selamat pagi juga bu…
Guru : Bagaimana kabar pagi ini?
Murid : Baik bu…
Guru : Apa hari ini ada yang tidak hadir?
Murid : Nihil bu..
Guru : Toni kamu kenapa? Ko’ lemes sekali? Tono sudah makan belum?
Toni : Belum bu… kan ibu saya sedang kerja di Jakarta jadi saya belum makan bu…
Guru : Ayo.. siapa diantara kalian yang membawa bekal dan ingin membagi dengan toni??? Toni ini ibu bawa roti toni makan dulu saja untuk mengisi perut, gimana ada yang bawa bekal tidak? Missal kita saling membantu dan menyayangi teman pasti kita juga akan di sayang allah.
Rahma : ini bu.. rahma bawa…
Guru : rahma mau membaginya dengan tonikan?
Rahma ; iya bu…
Guru : ya sudah.. nanti toni di kasih ea rahma…
Jadi sarapan pagi itu juga sangat penting anak-anak karena itu juga bisa membuat kita lebih konsentrasi dan mudah menerim pelajaran. Missal belum sarapan pasti kan banyak pikiran? Missal memikirkan makan dll.

Keterampilan Menjelaskan dan keterampilan bertanya

Guru : Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang mengekspresikan karya seni musik. Jadi, harapannya nanti kalian semua setelah menerima materi ini, harus paham mengenai contoh dan jenis alat musik serta dapat membedakan sesuai dengan cara memainkannya, perbedaan antara alat musik yang satu dengan alat musik yang lain. Karena di Indonesia sangat kaya akan budaya dan memiliki banyak alat music dan bahasa yang bermacam-macam dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.
Guru : Sekarang, sebelum kita terjun lebih dalam tentang Mengekspresikan karya seni musik dan terutama topic kita kali ini adalah alat music daerah dan mengindentifikasi alat music daerah, ibu akan menanyakan mengenai materi minggu kemarin tentang kesenian daerah.
Coba kamu di ingat-ingat, sebutkan contoh kesenian daerah di Jawa Tengah…
Marsya : sintren bu, dari Tegal…kuda lumping bu,,,
Guru : yup, apa lagi tina?
Tina : wayang kulit bu…
Guru : sip, yang lain…
Anang : kuda lumping bu,,,
Guru : bagus, semua nya pinter eah..
Guru : lha iya… ada yang tahu alat musik tradisional yang baru-baru ini diresmikan UNESCO sebagai warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia Indonesia?
ahsyanti: Angklung bu…
Guru : ya, pintar kamu ti…. jadi baru-baru ini angklung diresmikan UNESCO sebagai warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia Indonesia. Yang pastinya harus kita jaga, agar tidak “dicuri” negara lain lagi.
Murid : betuln bgt tu.. bu…
Guru : ya….
Tulis: contoh alat musik tradisional nusantara.
angklung, ini yang tadi kita bahas, dari Jawa Barat.
kulintang dari Sulawesi Utara.
rebanna dari Jawa.
sasando dari NTT.
Bonang Barung dari Jawa
Rebab dari Jawa Barat.
Terompet Reog dari Jawa Timur.
Sampek dari Kalimantan.
Dan masih banyak lagi alat musik tradisional dari nusantara…
Murid : bu pusing byk sekali…
Guru :ayo.. disini ada yang bisa memainkan salah satu jenis alat music di atas tidak?
Murid : ada bu’
azam : aisyah bisa bu diakan sering ikut lat kasidah di rumah ibu saya…
murid : cie,,,, suit suit,,,,
Guru :bagus sekali wah.. gmn yang lain bisa tidak? Gmn azam nich yang ibunya jago kasidah?
Jadi,, sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah sepatutnya kalian mengenal, menjaga, dan melestarikan warisan budaya ini, sebelum negara lain mengambil kekayaan alat musik tradisional kita. Jangan remehkan rebanna karena itu juga merupakan salah satu kekyaan kita.
Maka dari itu, ibu menugaskan kepada kalian untuk mencari macam-macam alat music daerah, gambar, disertai namanya masing-masing.
Murid : hmmmmmm…. siaplah bu….
Guru : nah gitu dong harus semangat….
Murid ; dikumpulkan kapan bu?
Guru : tentunya, minggu depan….
Murid : hmmmmm….
Guru : nah, demikianlah anak-anak materi kita pada hari ini.
Sebelum pulang, ibu akan coba mengulas kembali materi yang baru kita pelajari.
Apa alat musik tradisional nusantara, dari sulawesi contohnya apa?
Murid : kulintang bu’
Guru : kalau alat musik dari NTT?
nila : sasando bu…
Guru : pinter, kalau dari jawa?
azam : angklung bu…
murid : huuuuu,,,,, salah…. Rebanna…
Guru : sip… pinter-pinter semua… kalimantan?
Anang : sampek bu…

Keterampilan memberikan penguatan
Guru : bagus sekali beri tepuk tangan untuk kalian semua yang dapat menjawab pertanyaan ibu dengan benar, ternyata kalian semua pintar-pintar yah…. Pasti kalian sering ke warnet yah???
Murid :hahahaha,,, iya bu… fb an
Guru ; kalian boleh ke warnet asal jangan Cuma fb an, kalian kalau sebang buka internet liat blognya ibu di situ banyak sekali bacaan-bacaan yang berguna untuk kalian dan akan menambah pengetahuan

Keterampilan menutup.
baiklah, cukup sekian materi hari ini, jangan lupa tugasnya untuk minggu depan dan jngan lupa kalian pelajari materi ini tadi dengan sungguh-sungguh ya di rumah
Murid : ok bu…
Guru : baik. Selamat siang anak-anak, dan Wassalamualaikum Wr. Wb.
Murid : Waalaikumsalam Wr. Wb. Selamat saing juga bu….

Advertisements

JENIS JENIS PARAGRAF

Berdasarkan jenisnya paragraf di bagi menjadi 5 macam yaitu:
1.Narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-cirinya: ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Contoh:
Anak itu berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergoki kedatangannya. Sedikit susah payah dia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka seorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang ia langsung mengayunkan tinjunya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming. Raut muka lelaki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap menerkam. Anak itu pun memukulinya berulang kali hingga ia terjatuh tak sadarkan diri.
2.Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat.Ciri-cirinya: ada objek yang digambarkan. Contoh:

Perempuan itu tinggi semampai. Jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajanya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali mirip dengan para wanita palestina.

3. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya: ada informasi. Contoh:
Bahtsul masail sendiri merupakan forum diskusi keagamaan yang sudah mendarah daging di pesantren. Di dalamnya, dibahas persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan tinjauan keagamaan secara ilmiah, rinci, dan terukur. Perlu diketahui pula bahwa sebagian besar topik yang muncul didasarkan atas laporan, aduan, atau keluhan masyarakat tentang persoalan agama, sosial, budaya, hingga ekonomi. Bisa dikatakan bahwa bahtsul masail sesungguhnya merupakan cara khas pesantren untuk menyuarakan aspirasi masyarakat melalui perspektif agama.
4.Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya: ada pendapat dan ada alasannya. Contoh:
Keberhasilan domain itu memang tidak mudah diukur. Sebab, domain tersebut menyangkut hal yang sangat rumit, bahkan terkait dengan “meta penampilan” siswa yang kadang-kadang tidak kelihatan. Membentuk karakter manusia memang membutuhkan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Mereka bisa maju karena memiliki banyak orang pintar dan berkarakter.
5.Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya: ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Contoh:
Sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini, pemerintah boros dengan cara tiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta membangun kantor-kantor baru dan guest house. Pemerintah juga selalu menambah jumlah PNS tanpa melakukan perampingan, membeli alat tulis kantor (ATK) secara berlebihan, dan sebagainya. Padahal, dana yang dimiliki tidak cukup untuk itu.

CARA PENULISAN HURUF SESUAI EYD

1. Huruf abjad. Ada 26 yang masing-masing memiliki jenis huruf besar dan kecil.
2. Huruf vokal. Ada 5: a, e, i, o, dan u. Tanda aksen é dapat digunakan pada huruf e jika ejaan kata menimbulkan keraguan.
3. Huruf konsonan. Ada 21: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z.
1. Huruf c, q, v, w, x, dan y tidak punya contoh di akhir kata.
2. Huruf x tidak punya contoh di tengah kata.
3. Huruf q dan x digunakan khusus untuk nama dan keperluan ilmu.
4. Diftong. Ada 3: ai, au, dan oi.
5. Gabungan konsonan. Ada 4: kh, ng, ny, dan sy.
6. Pemenggalan kata
1. Kata dasar
1. Di antara dua vokal berurutan di tengah kata (diftong tidak pernah diceraikan): ma-in.
2. Sebelum huruf konsonan yang diapit dua vokal di tengah kata: ba-pak.
3. Di antara dua konsonan yang berurutan di tengah kata: man-di.
4. Di antara konsonan pertama dan kedua pada tiga konsonan yang berurutan di tengah kata: ul-tra.
2. Kata berimbuhan: Sesudah awalan atau sebelum akhiran: me-rasa-kan.
3. Gabungan kata: Di antara unsur pembentuknya: bi-o-gra-fi
7. Huruf kapital
1. Huruf pertama pada awal kalimat
2. Huruf pertama petikan langsung
3. Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan
4. Huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang (tidak berlaku jika tidak diikuti nama orang)
5. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat (tidak berlaku jika tidak diikuti nama orang, instansi, atau tempat)
6. Huruf pertama unsur-unsur nama orang (tidak berlaku untuk nama orang yang digunakan sebagai nama sejenis atau satuan ukuran)
7. Huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa (tidak berlaku untuk nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan)
8. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah (tidak berlaku untuk peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama)
9. Huruf pertama nama geografi (tidak berlaku untuk istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri dan nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis)
10. Huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti “dan” yang tidak terletak pada posisi awal, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna
11. Huruf pertama kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti “dan” yang tidak terletak pada posisi awal, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna
12. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Gelar akademik: Kepmendikbud 036/U/1993.
13. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan (tidak berlaku jika tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan)
14. Huruf pertama kata ganti Anda
8. Huruf miring
1. Nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan
2. Huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata yang ditegasan atau dikhususkan
3. Kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya
Penulisan kata
Kata dasar. Ditulis sebagai satu kesatuan
1. Kata turunan
1. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya: dikelola, permainan
2. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya, tapi unsur gabungan kata ditulis terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran: bertanggung jawab, garis bawahi
3. Imbuhan dan unsur gabungan kata ditulis serangkai jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus: pertanggungjawaban
4. Ditulis serangkai jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi: adipati, narapidana
5. Diberi tanda hubung jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital: non-Indonesia
6. Ditulis terpisah jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar: maha esa, maha pengasih
2. Kata ulang. Ditulis lengkap dengan tanda hubung: anak-anak, sayur-mayur
3. Gabungan kata
1. Ditulis terpisah antarunsurnya: duta besar, kambing hitam
2. Dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan untuk mencegah kesalahan pengertian: alat pandang-dengar, anak-istri saya
3. Ditulis serangkai untuk 47 pengecualian: acapkali, adakalanya, akhirulkalam, alhamdulillah, astagfirullah, bagaimana, barangkali, bilamana, bismillah, beasiswa, belasungkawa, bumiputra, daripada, darmabakti, darmasiswa, dukacita, halalbihalal, hulubalang, kacamata, kasatmata, kepada, keratabasa, kilometer, manakala, manasuka, mangkubumi, matahari, olahraga, padahal, paramasastra, peribahasa, puspawarna, radioaktif, sastramarga, saputangan, saripati, sebagaimana, sediakala, segitiga, sekalipun, silaturahmi, sukacita, sukarela, sukaria, syahbandar, titimangsa, wasalam
4. Kata ganti
1. Ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: kusapa, kauberi
2. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya: bukuku, miliknya
5. Kata depan. di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali daripada, kepada, kesampingkan, keluar, kemari, terkemuka
6. Kata sandang. si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya: sang Kancil, si pengirim
7. Partikel
1. Partikel -lah, -kah, dan -tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya: betulkah, bacalah
2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya: apa pun, satu kali pun
3. Partikel pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya untuk adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, walaupun
8. Singkatan dan akronim
1. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik: A.S. Kramawijaya, M.B.A.
2. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik: DPR, SMA
3. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik: dst., hlm.
4. Singkatan umum yang terdiri atas dua huruf diikuti tanda titik pada setiap huruf: a.n., s.d.
5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik: cm, Cu
6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital: ABRI, PASI
7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital: Akabri, Iwapi
8. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil: pemilu, tilang
9. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor yang lazimnya ditulis dengan angka Arab atau angka Romawi.
1. Fungsi
1. menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas, dan isi (ii) satuan waktu (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas,
2. melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat,
3. menomori bagian karangan dan ayat kitab suci,
2. Penulisan
1. Lambang bilangan utuh dan pecahan dengan huruf
2. Lambang bilangan tingkat
3. Lambang bilangan yang mendapat akhiran -an
4. Ditulis dengan huruf jika dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan
5. Ditulis dengan huruf jika terletak di awal kalimat. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat
6. Dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca bagi bilangan utuh yang besar
7. Tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi
8. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat
Penulisan tanda baca
1. Tanda titik
1. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan
2. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar (tidak dipakai jika merupakan yang terakhir dalam suatu deretan)
3. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu
4. Dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka
5. Dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya (tidak dipakai jika tidak menunjukkan jumlah)
6. Tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya
7. Tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan tanggal surat atau (2) nama dan alamat penerima surat
2. Tanda koma
1. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan
2. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan
3. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya (tidak dipakai jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya)
4. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi
5. Dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat
6. Dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat (tidak dipakai jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru)
7. Dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan
8. Dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka
9. Dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki
10. Dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga
11. Dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka
12. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi
13. Dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca
3. Tanda titik koma
1. Dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara
2. Dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk
4. Tanda titik dua
1. Dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian (tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan)
2. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian
3. Dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan
4. Dipakai (i) di antara jilid atau nomor dan halaman, (ii) di antara bab dan ayat dalam kitab suci, (iii) di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta (iv) nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan
5. Tanda hubung
1. Dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris (Suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada ujung baris atau pangkal baris)
2. Dipakai untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris (Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris)
3. Dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang
4. Dipakai untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal
5. Dapat dipakai untuk memperjelas (i) hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, dan (ii) penghilangan bagian kelompok kata
6. Dipakai untuk merangkaikan (i) se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, (ii) ke- dengan angka, (iii) angka dengan -an, (iv) singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan (v) nama jabatan rangkap
7. Dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing
6. Tanda pisah
1. Dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat
2. Dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas
3. Dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti ‘sampai ke’ atau ‘sampai dengan’
4. Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya
7. Tanda elipsis
1. Dipakai dalam kalimat yang terputus-putus
2. Dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan
3. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai empat buah titik; tiga buah untuk menandai penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat
8. Tanda tanya
1. Dipakai pada akhir kalimat tanya
2. Dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya
9. Tanda seru
1. Dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat
10. Tanda kurung
1. mengapit keterangan atau penjelasan
2. mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan
3. mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan
4. mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan
11. Tanda kurung siku
1. mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli
2. mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung
12. Tanda petik
1. mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain
2. mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat
3. mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus
4. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung.
5. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat
6. Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris
13. Tanda petik tunggal
1. mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain
2. mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing
14. Tanda garis miring
1. dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim
2. dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap
15. Tanda penyingkat
1. menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun
Perubahan Permendiknas 46/2009
1. Tambahan: Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur nama seperti de, van, der, von, atau da.
2. Tambahan: Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata bin dan binti (pada beberapa nama tertentu).
3. Tambahan: Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata, seperti keterangan, catatan, dan misalnya
4. Tambahan: Huruf tebal

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Secara garis besar sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode, yitu:
a. Periode 18 Agustus 1945- 27Desember 1949
b. Periode 27 Desembaer 1949- 17Agustus 1950
c. Periode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959
d. Periode 5 Juli- sampai sekarang.

A. Periode pertama yang berlangsung pada 17 Agustus – 27Desember 1949

• UUD yang berlaku adalah UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
• Menurut UUD 19945 (pasal 1 ayat 2) yang berdaulat adalah rakyat dan dilakukan MPR yang memiliki wewenang antara lain:
– Menetapkan UUD
– Menetapkan GBHN
– Memilih dan mengangkat
– Mengubah UUD
• Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri
• Menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden
• Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, sehingga DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Demikian sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kedudukan DPR dan presiden sama-sama kuat.

Perubahan pada Paktik Ketatanegaraan:

• Disadari oleh PPKI bahwa untuk menyelaenggarakan pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang singkat. Untuk itu PPKI menetapkan pasal peralihan(ap) (4 pasal) dan aturan tambahan (2 ayat)
• Menurut pasal 3 ap bahwa untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI
• Menurut pasal 4 ap menentukan bahwa “ sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bntuan komite nasional
• Tnggal 16 Oktober 1945 keluar maklumat wakil presiden no X yang isinya antara lain:
– KNIP ikut menetapkan GBHN bersama-sama dengan presiden
-KNIP besama-sama presiden menetapkan undang-undang yang boleh mengenai segala urusan pemerintahan
-KNIP dalam menjalankan tugas sehari-hari dijalankan oleh sebuah badan pekerja KNIP

Alasan no X, karena pada waktu menetapkan lupa tidak diberi nomor dan yang paling akhir lalu diberi no X.

• Dengan keluarnya maklumat wakil presiden no X kekuasaan KNIP yang semula sebagai pembantu presiden (pasal IV AP) menjadi MPR dan DPR
• Kelanjutan dari peristiwa tersebut diatas, keluar maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang isinya : menteri-menteri tidak bertanggung jawab pada presiden melainkan pada parlemen(KNIP)
• Keluarnya maklumat wakil presiden no X dan maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 maka sistem peerintahan berubah menjadi presidensil menjadi parlementer

Dasar Hukum:

Menurut yoeniarto:” Pasal 37 dan pasal IV aturan perlihan UUD 1945 menurut pasal IV AP,sebelum MPR terbentuk presiden berwenang mengerjakan tugas-tugas MPR, termasuk mengubah UUD (pasal 37)”

B. Periode kedua yang berlangsung pada 27 Desember 1949-17 Agustus1950

• Kekalahan Jepang dari sekutu mengharuskannya menyerahkan wilayah jajahannya. Kesempatan ini dipergunakan Belanda untuk merebut kembali bekas jajahannya di Indonesia
• Indonesia sudah bertekad mempertahankan kemerdekaannya dengan segala upaya dengan semboyan “ Sekali merdeka tetap merdeka”
• Menyadari hal itu, Belanda mencari cara lain yaitu dengan memecahbelah Indonesia dengan membantu negara-negara kecil
• Puncak dari perselisiah Indonesia-Belanda diadakan KMB( konfrensi meja bundar) 2 November 1949 yang isinya anatara lain
-didirikan negara-negara RIS
-penyerahan kedaulatan kepada RIS
-didirikan UNI antara RIS dan kerajaan Belanda

• Persetujuan peralihan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan pokok yaitu:

-piagam penyerahan kedaulatan
-stataus UNI
-persetujuan perpindahan
• Penyerahan kedaulatan dilakukan 27 Desember 1949

C. Periode ketiga yang berlangsung dari 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959.
• Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (1949) merupakan perobahan sementara, terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia, sehingga akhirnya otinggal tiga negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.
• Akhirnya mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 19 Mei 1950.
• Kemudian dibentuklah suatu Panitia bersama yang menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950,
• berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
• Jalan yang ditempuh untuk memeperlakuakan undang-undang dasar 1950 dengan menggunakan pasal 190,127 a dan pasal 191 ayat 2 UUD RIS tentang perubahan undang-undang dasar maka dengan undang-undang federal no 7 tahun 1950 lembaran negara RIS 1950 no 56 resmilsh UUD RIS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950.
• Undang-Undang dasar 1950 bersifat sementara , ini disebabkan karena badan yang menyusun UUD 1950 merasa dirinya kurang representatif sama halnya dengan badan yang menyusun UUD 1949
• Dibawah UUD 1950 sebagai realisasi dari pasal 134 telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1953. tanggal 10 Nopember 1956 di Bandung diresmikanlah Konstituante.
• Sementara Konstituante yang telah bersidang belum dapat menyelesaikan tugasnya maka situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan Untuk mengatasi hal tersebut tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah, Presiden memberikan amanatnya di depan sidang pleno Konstituante yang berisi anjuran agar Konstituante menetapkan saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap bagi Republik Indonesia.

• setelah diadakan beberapa kali sidang dan diadakan pemungutan suara, quorum yang diharuskan oleh pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1950 tidak tercapai. Hal ini telah dilaksanakan dengan tiga kali pemungutan suara. Keadaan tersebut dan situasi tanah air pada waktu itu jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengucapkan dekritnya.
D. Periode ke empat yang berlangsung dari 5 Juli 1959 sampai sekarang.
• Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kenbali Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dari dekrit ini adalah staatsnoodrecht.
• Dibawah Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 tahun 1969, Undang-Undang mana adalah pelakssanaan dari ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 jo. No. XLII/MPRS/1968.
• hasil dari pemiihan umum tersebut tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 1 Oktober 1972 Majlis Permusyawaratan Rakyat dilantik pula.
• Dalam sidangnya pada tahun 1973 Majlis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan bahwa pemilihan umum berikutnya akan diadakan pada akhir tahun 1977 dalam ketetapannya No. VIII/MPR/1973. Pada tanggal 1 Oktober 1977 telah dilantik anggota DPR dan MPR hasil pemilihan umum ke II—1977. Dalam ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 diperintahkan pemilihan umum berikutnya adalah tahun 1982.
• Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara.Kesementaraan ini disebabkan karena Majlis Permusyawaratan Rakyat menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar, dan ini belum pernah dilakukan, walaupun Majlis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum telah dilantik dan kemudian bersidangpada tahun 1973.
• Masalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ada dua pendapat, yaitu:
a. yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh saja. Penjelasan bukanlah bagian resmi dari Undang-Undang Dasar 1945.
b. pendapat lain dan yang umum adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Jadi Penjelasan itu adalah bagian resmi dari Undang-Undang Dasar 1945.
Sehingga timbul pertanyaan apakah penjelasan UUD 1945 tidak autentik ?.. penjelasan UUD tidak disahkan secara bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 . penjelasan itu baru muncul setelah diumumkan dalam berita negara RI tahun ke II nomor 7 jadi setahun kemudian. Tidak berarti karena tidak disahkan secara bersamaan tidak autentik. Penjelasan yang ada sekarang adalah sama dengan apa yang diucapkan dalam rapat PPKI .

Pendidikan Moral Liberalis Kapitalis di USA

Tugas Dasar dan Konsep Pendidikan Moral

Pendidikan Moral Liberalis Kapitalis di USA

RANGKUMAN DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH DASAR DAN KONSEP PENDIDIKAN MORAL

Disusun oleh :
1. Okky Arita Maharani Nur ( 124254057 )
2. Miftahul Khoiriyah ( 124254062 )
3. Khusnul Khotimah ( 124254064 )
4. Muhammad Syaifuddin ( 124254073 )
5. Atsna Afidatul Umah ( 124254075 )
6. Zeti Arina ( 124254076 )

PRODI S1 PPKN 2012 KELAS C
JURUSAN PMPKN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

A. PENDIDIKAN MORAL LIBERALIS-KAPITALIS

Pendidikan Moral di USA
A. Tinjauan Filsafat Amerika Serikat
Filsafat pada dasarnya merupakan pernyataan secara sengaja tentang suatu kebudayaan tertentu, kekhususan pada adat-istiadat, pola tingkah laku, ide-ide, maupun sistem nilai. Filsafat juga bisa berarti sebagai suatu ekspresi atau interpretasi secara objektif tentang watak nasional suatu bangsa (Dimyati, 1988:29). Amerika merupakan suatu negara yang dibentuk dari bangsa-bangsa asing yang mendiaminya. Mereka secara sadar memilih menjadi warga negara Amerika. Kondisi tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia, karena pada umumnya suatu negara dibentuk dari penduduk-penduduk asli bangsanya. Perbedaan tersebut memicu berkembangnya 2 aliran filsafat yang berlainan, yaitu Transcendentalisme dan Pragmatisme. Transcendentalisme mengekspresikan hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan, sedangkan Pragmatisme merupakan suatu pemikiran yang berusaha membentuk Amerika yang hidup, dinamis, dan progresif. Kedua aliran filsafat tersebut saling tidak bersesuaian sehingga belum ada kesepakatan tentang filsafat nasional Amerika. Meskipun demikian, kegiatan pendidikan di Amerika tetap berpijak pada landasan kependidikan yang berupa pemikiran kefilsafatan/keilmuwan/wawasan-wawasan lain (Dimyati, 1988).
Ada seperangkat nilai yang merupakan sumber perilaku dan sikap orang Amerika yaitu: 1) berorientasi pada prestasi kerja individual; 2) bekerja atau melakukan kegiatan sebagai nilai kesusilaan; 3) berorientasi pada efisiensi, nilai praktis, dan kegunaan; 4) berorientasi pada masa yang akan datang sebagai suatu kemajuan, oleh karenanya harus bekerja keras; 5) percaya bahwa dengan rasionalitas dan ilmu pengetahuan orang akan dapat menguasai lingkungan; 6) berorientasi pada keuntungan material; 7) berorientasi pada nilai kesamaan derajat di bidang kesempatan pada berbagai bidang kehidupan; 8) berorientasi pada kemerdekaan; dan 9) berorientasi pada nilai kemanusiaan,dalam arti membantu yang lemah (Dimyati, 1988: 61-62).
Sementara itu Garin Nugroho (dalam artikelnya yang berjudul Pemerintah tanpa Strategi Kebudayaan) menuliskan …. “Amerika Serikat lewat filosofi kapitalis, sistem hukum anglo saxon serta bentuk federalisnya, menjadikan strategi kebudayaannya senantiasa mendukung pasar bebas dan partisipasi publik. Nilai-nilai keutamaan bangsa lebih ditekankan pada nilai kompetisi, individualisme dan kerja keras, serta etika kapitalisme, sehingga sistem pendidikannya pun lebih mengutamakan nilai swastanisasi daripada publik”.
Salah satu ide yang menjadi dasar filosofi pendidikan Amerika dikemukakan oleh Horace Mann (dalam Mayer, 1966) sebagai berikut: 1) education was to be universal for rich and poor; 2) education was to be free; 3) education should be handled by the state, not by ecclesiastical organizations; 4) education depended upon carefully trained teachers; 5) education was to train both men and women.
B. Sejarah Kegiatan Pendidikan Amerika Serikat
Pada awal perkembangannya persekolahan di Amerika telah dimulai sejak zaman penjajahan. Persekolahan ketika itu bersifat elitis dan berorientasi pada agama. Masyarakat yang berada pada lapisan sosial-ekonomi bawah hanya boleh mengenyam pendidikan di “sekolah ibu”, yaitu suatu sekolah yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan agama. Sedangkan masyarakat pada lapisan sosial-ekonomi atas dipersiapkan untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, ataupun pemimpin negara melalui sekolah latin dan colleges. Pada masa itu anak wanita tidak mempunyai kebebasan untuk bersekolah —suatu bentuk nyata diskriminasi gender yang terjadi di banyak negara yang sedang terjajah— (Dimyati, 1988).
Rakyat Amerika berhasil memperoleh kemerdekaannya dan membentuk negara Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Iklim kemerdekaan ini berdampak pada perubahan pola pendidikan di Amerika. iPendidikan yang bersifat elitis diubah. Pada masa ini muncullah gerakan Public School yang bersifat terbuka untuk semua anak kulit putih baik pria maupun wanita. Public School dibentuk dan dirancang untuk membentuk kompetensi dan keterampilan dasar warga negara. Upaya pengembangan Public School telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dengan campur tangan dan intervensi pemerintah dalam pengembangan Public School, namun sebagian lagi menolaknya. Kelompok masyarakat yang kontra tersebut berpendapat bahwa campur tangan pemerintah justru akan menghambat perkembangan Public School itu sendiri.
Kegiatan pendidikan di Amerika tidak terhenti sampai disini saja. Sejarah panjang mewarnai kegiatan pendidikan di negeri Paman Sam tersebut. Tiga periode reformasi pendidikan berikut ini akan mengisi catatan panjang sejarah pendidikan Amerika. Ketiga periode reformasi pendidikan tersebut adalah gerakan sekolah umum pada tengah abad 19, alam progressive pada awal abad 20, dan gerakan fermentaso generasi terakhir. Setiap periode selalu mempertanyakan dan mengubah pola-pola pendidikan yang telah ada.
Pada abad 19 Public School tersebar luas di seluruh Amerika, namun ironisnya tenaga pendidik dan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan ketika itu sangat minim. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadilah reformasi di bidang pendidikan yang berhasil memunculkan gerakan yang bisa mempersatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda keinginannya. Keberhasilan gerakan tersebut mendukung perkembangan Public School. Pada tengah abad 19 ini Public School dirancang untuk memberikan pendidikan dasar umum sehingga lulusannya diharapkan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan dapat memasuki dunia kerja.Pada zaman progressive terjadi sentralisasi pengawasan dan elaborasi dalam system pendidikan Common School. Para ahli pendidikan menggunakan kekuatan negara untuk memperkuat posisi, misalnya untuk memperoleh sertifikasi, dana, standarisasi fasilitas dan kurikulum. Pada masa ini muncul pemikiran bahwa Common School tidak hanya membekali siswanya dengan pendidikan dasar di bidang 3 R (reading, writing, aritmathic) dan pendidikan moral saja, tetapi juga diharapkan mampu menyiapkan siswa secara langsung agar dapat melakukan peranan dalam hidup bermasyarakat, sehingga disini sekolah merupakan suatu lembaga yang menjadi pintu gerbang untuk mengarahkan siswa ke arah dunia kerja.
Gerakan fermentaso generasi terakhir dalam sejarah pendidikan Amerika diawali pada 1958 sampai tengah tahun 1970-an. Pada masa ini terjadi reformasi di bidang pendidikan yang berciri lebih menekankan fungsi daripada tujuan pendidikan. Sentralisasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan semakin bertambah sebagai akibat dari reformasi pendidikan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi-organisasi guru tumbuh, makin berpengaruh, dan memperoleh kekuatan politik. Hal itu menyebabkan guru bersatu untuk menuntut perbaikan ekonomi dan sosial. Pada awal tahun 1980-an peminat public school merosot. Ketika itu public school menghadapi suatu krisis kepercayaan umum dan moral profesional yang rendah. Masyarakat menghendaki terjadinya perubahan-perubahan pada public school, namun para pengambil keputusan seringkali kurang memahami public education itu sendiri, sehingga mereka tidak dapat menentukan prioritas untuk memperbaiki lembaga ini (public school). Reformasi datang dan pergi silih berganti, tetapi pemecahan rasional yang dilakukan tidak menggarap masalah yang sebenarnya (Dimyati, 1988).
C. Kegiatan Agama dan Ekonomi dalam Kaitannya dengan Pendidikan di Amerika Serikat
Pada tahun 1950-an masyarakat Amerika dikenal sebagai masyarakat yang religius. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga tahun 1980-an. Kelompok-kelompok agama dan para pemimpin agama tetap mendukung gaya kapitalisme masyarakat Amerika dan mengecam humanisme sekuler. Terbukti bahwa agama masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam memberikan dukungan sosial dan mekanisme kontrol sosial (Dimyati, 1988:64).
Kegiatan pendidikan di Amerika Serikat merupakan suatu usaha besar-besaran. Hal tersebut tercermin pada anggaran belanja pendidikannya yang sangat besar (berbeda dengan Indonesia yang hanya menganggarkan sedikir saja APBN nya untuk pos pendidikan). Di Amerika Serikat pembiayaan public school berasal dari pemerintah lokal, pemerintah negara bagian (sumber utama untuk memperbaiki public education), dan pemerintah federal, yang ketiganya diperoleh melalui pajak. Mengingat kegiatan pendidikan dibiayai dari pajak, maka para pembayar pajak akan mempengaruhi bagaimana dan untuk apa saja uang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Pembaharuan pendidikan pada public education merupakan hal yang disoroti secara tajam oleh para pembayar pajak dan para peminat pendidikan, disamping pemerintah Amerika Serikat (Dimyati, 1988:71-73).
D. Bagaimana Pendidikan Amerika Serikat Bisa Ditingkatkan?
Bruce Joyce dalam bukunya yang berjudul Improving America’s Schools mengemukakan 3 tahap untuk mengembangkan sekolah atau yang sering dikenal sebagai The Three Rs (Refinement, Renovation, Redesign). Refinement merupakan upaya untuk menggagas atau mempersiapkan suatu proses. Dalam tahap ini secara garis besar ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan yaitu:
1) Mengorganisasikan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas sekolah guna mempelajari program dan lingkungan sekolah;
2) menggunakan kriteria efektif sebelum memulai pendidikan di sekolah; dan
3) mengembangkan iklim sosial pendidikan. Renovation merupakan upaya untuk membangun suatu proses.
Kegiatan yang bisa dilakukan dalam tahap ini antara lain:
1) Memperluas pengembangan scope;
2) pengembangan staff;
3) mengembangkan area kurikulum.
Sedangkan Redesign merupakan upaya untuk memperluas scope. Dalam tahap terakhir ini kegiatan yang bisa dilakukan adalah:
1) menyelidiki misi sekolah;
2) mempelajari teknologi;
3) menyelidiki dengan teliti struktur organisasi; dan
4) membuat rencana pengembangan jangka panjang.
Sementara itu dalam buku yang berjudul Education in America — editor oleh Charles P. Cozic — disajikan beberapa sudut pandang yang saling bertentangan dari para praktisi dan pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan di Amerika Serikat. Berikut ini beberapa sudut pandang yang saling bertolak-belakang tersebut. Diawali dengan pertanyaan bagaimana public education bisa ditingkatkan? Dari pertanyaan ini muncul respons sebagai berikut:
1. John Taylor Gatto menyatakan bahwa public education membutuhkan reformasi yang luas. Menurutnya sekolah harus melibatkan keluarga dan masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa anak membutuhkan waktu untuk menyendiri, jauh dari setting kelas, agar mereka dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Inti dari pendapat Gatto adalah lembaga institusi “sekolah” memang sangat baik, tetapi tidak mendidik. Sebaliknya Gerald Bracey menyatakan bahwa public education tidak membutuhkan reformasi yang luas. Menurutnya, tidak ada bukti bahwa sistem pendidikan Amerika sekarang lebih buruk daripada sebelumnya. Bracey menambahkan bahwa tingkat lulusan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi tetap banyak serta mereka berhasil memperoleh skor matematika dan membaca yang lebih tinggi daripada yang pernah mereka peroleh selama lebih dari 20 tahun.
2. Chester Finn berargumen bahwa masa sekolah yang lebih lama akan meningkatkan public education. Ada banyak negara industri yang mempunyai kemampuan akademik diatas Amerika, semisal Jepang. Jika dibandingkan, Jepang ternyata mempunyai masa sekolah yang lebih lama daripada Amerika. Menurutnya, dengan menambahkan beberapa hari dalam kalender sekolah akan menguntungkan bagi pendidikan Amerika. Finn menambahkan bahwa masa sekolah yang lebih lama akan meningkatkan hasil belajar siswa dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Sebaliknya Colman Mc Carthy dan The Charlotte Observer menyatakan bahwa masa sekolah yang lebih lama tidak akan meningkatkan public education. Peningkatan jumlah hari sekolah tidak akan membantu siswa belajar labih banyak karena ketidakefektifan gurulah yang menjadi penyebab nyata krisis pendidikan Amerika, bukan jumlah hari sekolah. Mc Carthy berpendapat bahwa sekolah membutuhkan guru-guru yang mempunyai inspirasi untuk memotivasi siswa, bukan masa sekolah yang lebih lama. Sementara The Charlotte Observer berpendapat bahwa masa sekolah yang lebih lama tidak akan mengatasi masalah yang paling serius dalam pendidikan dan juga tidak menambah jumlah siswa yang efektif. Ia menambahkan, penambahan masa sekolah membutuhkan biaya mahal. Lebih baik uangnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. D. Monty Neill dan Noe J. Medina menyatakan bahwa mengeliminasi tes terstandar akan meningkatkan sekolah. Menurut mereka, tes yang terstandar merupakan suatu tindakan yang tidak fair terhadap siswa-siswa minoritas dan siswa-siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka berpendapat, pertanyaan-pertanyaan tes terstandar merefleksikan bahasa serta budaya dari kelas menengah dan kelas atas (kulit putih). Sudut pandang yang berbeda dikemukakan oleh Gregory J. Cizek dan Ramsay Selden. Mereka menyatakan, tes terstandar tidak harus dieliminasi dari sekolah. Tes terstandar digunakan untuk membandingkan kecakapan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok siswa yang berbeda. Cizek berargumen bahwa tes terstandar secara akurat mengukur pengetahuan siswa dan skor tes tersebut dapat membantu mengidentifikasi the best student. Sedangkan Selden berpendapat bahwa tes terstandar bisa memberikan informasi tentang kegiatan akademik dari suatu sistem sekolah dan dapat membantu mengidentifikasi sekolah-sekolah yang membutuhkan pengembangan.
Sebenarnya masih banyak pemikiran-pemikiran tentang hal-hal yang relevan dengan peningkatan pendidikan Amerika yang disajikan dalam buku Education in America tersebut (seperti misalnya: bagaimana profesi keguruan dapat ditingkatkan, apakah orang tua harus memilihkan sekolah untuk anaknya, haruskah pendidikan untuk siswa-siswa minoritas menekankan pada etnik , apakah agama harus berperan dalam public education ), namun tidak semuanya disajikan dalam makalah ini.
Garin Nugroho dalam artikelnya yang berjudul Pemerintah tanpa Strategi Kebudayaan mengungkapkan…..”Pendidikan di Amerika tahun 1970, riset nasional menunjukkkan bahwa bangsa Amerika sangat tertinggal dalam pelajaran Matematika dan juga mengalami kemerosotan dalam nilai respek/ rasa hormat (yang merupakan salah satu nilai penting keutamaan berbangsa). Akibatnya, tanpa nilai respek, guru-guru ataupun orang tua sangat kesulitan dalam menjalankan aspek belajar dan mengajar. Upaya yang dilakukan ketika itu adalah memfokuskan program pendidikannya pada kedua hal tersebut”. Dari paparan itu dapat diketahui bahwa pendidikan terhadap nilai respek merupakan salah satu fondasi penting bagi pendidikan secara menyeluruh.
F. Apa yang Terjadi dengan Pendidikan di Amerika Serikat Sekarang?
Pertanyaan tersebut selalu muncul dalam setiap kesempatan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Seperti bidang lain, pendidikan juga sangat dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya, merupakan serangkaian hal yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Amerika dalam sejarah pendidikannya juga harus menghadapi masalah-masalah pelik yang menyangkut degradasi moral anak bangsanya. Aborsi, drugs, free-sex merupakan contoh kegagalan dalam pendidikan moral dan budaya. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Amerika. Harus diakui bahwa dalam dekade akhir-akhir ini Indonesia juga mengalami hal senada. Berapa banyak pelajar yang tersangkut kasus narkoba, miras, aborsi, pornografi, sex bebas, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan lainnya? Siapa yang harus bertanggung jawab atas runtuhnya budaya dan degradasi moral anak bangsa? Inilah PR terbesar bagi kita.Lantas bagaimana tinjauan pendidikan secara ekonomi dewasa ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa kritik-kritik terhadap komersialisasi pendidikan adalah benar. Semakin mahalnya biaya-biaya penyelenggaraan pendidikan, melejitnya harga buku, penyelenggaraan study tour yang kurang bermanfaat, dan kasus yang akhir-akhir ini mencuat “ijazah palsu”, merupakan beberapa contoh komersialisasi dalam bidang pendidikan. Dari sisi politik masalah pendidikan juga tidak kalah peliknya. Pendidikan hanya dijadikan sebagai syarat untuk dapat memegang tampuk kekuasaan, sehingga tidak mengherankan ketika muncul kasus ijazah palsu anggota DPR dan penguasa lainnya. Pendidikan hanya semata-mata sebagai alat para elit politik untuk memenangkan kampanye politiknya.
Kasus-kasus yang baru saja dikemukakan tersebut terlihat sepintas hanya menyangkut sisi ekonomi dan politik saja, tetapi sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut akan diperoleh gambaran tentang merosotnya nilai-nilai keutamaan berbangsa dewasa ini.

G. Kesimpulan
Pendidikan di Amerika Serikat dilandasi oleh pemikiran bahwa pendidikan harus menyeluruh untuk pria dan wanita, orang kaya maupun miskin. Pendidikan juga tidak boleh mempersoalkan masalah perbedaan agama, ras, golongan, dan etnik. Sesuai paham kapitalis yang dianutnya, maka penyelenggaraan pendidikan di Amerika Serikat lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi didalamnya. Degradasi budaya dan moral bangsa mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan yang berkebudayaan.
Berkaca pada sejarah panjang pendidikan di Amerika Serikat — Jika dibandingkan dengan Indonesia — ternyata tidak jauh berbeda. Reformasi pendidikan berulang-kali digulirkan untuk mencari suatu pola yang lebih baik. Yang perlu diingat disini adalah bahwa apa yang dialami Indonesia saat ini sudah dialami Amerika Serikat lebih dulu, bahkan jauh sebelumnya.
Berdasarkan paparan dalam makalah ini, ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan untuk sistem pendidikan Indonesia antara lain:
1. Pendidikan harus menyeluruh untuk semua agama, ras, golongan, etnik, budaya, gender, maupun strata ekonomi. Hal ini merupakan landasan utama yang harus dipijak oleh setiap penyelenggara pendidikan, karena bangsa Indonesia merupakan suatu masyarakat yang plural.
2. Pendidikan harus berkebudayaan, memperhatikan aspek-aspek moral dan nilai-nilai keutamaan berbangsa (yang akhir-akhir ini sudah mulai luntur).
3. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah harus didukung oleh banyak pihak antara lain keluarga, masyarakat, dan lembaga agama. Dukungan yang diberikan bisa berupa pembiayaan, pengawasan, maupun iklim yang kondusif untuk pendidikan.
4. Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan cara membenahi komponen-komponen didalam dan diluar pendidikan.

PEMILU PASCA REFORMSI

Di Indonesia, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sebagai wujud konkrit kedaulatan rakyat maka pelaksanaan pemilu terus diupayakan kesempurnaan dalam penyelenggaraan. Kesempurnaan dalam kaitan ini akan menentukan kualitas pemilu itu sendiri. Dan hal ini pada gilirannya akan memberikan citra yang lebih baik terhadap pelaksanaan demokrasi seperti yang dicita-citakan. Salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pemilu adalah pelaksanaan asas luber dan jurdil yaitu kepanjangan akronim Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur,Adil.
Pemilihan umum sering dikatakan sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem demokrasi. Hal ini lantaran dalam pemilihan umum setiap warga dapat mengapresiasikan hak suaranya untuk memilih wakil yang dipercayai mewakili lembaga legislatif. Pada masa reformasi, distribusi kekuatan antarpartai mengalami fluktuasi. Pemilu 1999 menghasilkan 6 partai yang memperoleh kursi DPR (dari 48 partai yang bertarung dalam pemilu) dengan komposisi kursi sebagai berikut: PDI-P (153), Partai Golkar (120), PPP (58), PKB (51), PAN (41), dan PBB (13). Pemilu 2004 yang diikuti partai yang lebih sedikit dibanding pemilu 1999 (hanya 24 partai) justru menghasilkan distribusi kekuatan antarpartai yang jauh lebih bervariasi. Berturut-turut jumlah kursi yang dimenangkan adalah Partai Golkar (133), PDI-P (108), PPP (57), Partai Demokrat (57), PKB (53), PAN (49), PKS (45), PBR (13), PBB (11), PDS (10), PKPI (3), Partai Merdeka (2), PKPB (2), PPDK (2), PPIB (1), PPDI (1). Dengan demikian, dari 24 partai yang mengikuti Pemilu 2004, terdapat 16 partai yang memperoleh kursi DPR; tetapi dari 16 partai yang memperoleh kursi DPR tersebut hanya sepuluh partai yang memperoleh sepuluh kursi atau lebih, dan hanya tujuh partai yang memperoleh kursi lebih dari lima persen. Meski perhitungan perolehan kursi DPR belum selesai dilakukan oleh KPU, tapi dari hasil perhitungan cepat (quick count) oleh beberapa lembaga survei menunjukkan hasil sementara (yang biasanya tidak akan jauh beda dengan hasil sesungguhnya) sepuluh besar partai di Indonesia kurang lebih sebagai berikut: Partai Demokrat (20,1%), Partai Golkar (14,2%), PDI-P (14%), PKS (8,2%), PAN (6,3%), PPP (5%), PKB (5%), Partai Hanura (4%), Gerindra (3%), PBR (1,3%). Hasil Pemilu 2004 dan 2009 menunjukkan meski perolehan suara sepuluh besar partai di Indonesia berubah-ubah (kecuali PKS dan PAN yang relatif stabil), tetapi dari puluhan partai yang ikut pemilu memang hanya sepuluh partai yang bisa memperoleh kursi atau suara lebih dari 1%.Jelas bahwa meski jumlah partai yang mampu memperoleh suara signifikan konsisten pada angka sekitar 10 partai, tetapi distribusi kekuatan antarpartai semakin merata. Hal ini tentu terkait dengan potensi integrasi sistem kepartaiannya.
Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota legislatif tahun 2009 merupakan pemilu ketiga di era reformasi. Sejak reformasi, iklim politik semakin terbuka sehingga mendorong munculnya puluhan partai politik. Tercatat di tahun 1999 Pemilu Indonesia diikuti oleh 48 partai politik, Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai. Sedangkan di tahun 2009, Pemilu mencapai 38 partai politik. Dalam pelaksanaanya Pemilu 1999 dianggap cukup demokratis bagi banyak kalangan. Meski masih banyak juga masalah yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti ketidaknetralan penyelenggara pemilu, ketidakkonsistenan aturan pemilu, konflik dalam penentuan calon-calon, pendanaan pemilu, hingga pengawasan pemilu.
Untuk Pemilu 2004 sebagai konsekuensi perubahan (amandemen) UUD 1945 ke empat kalinya, ada banyak hal baru yang diperkenalkan. Selain pemilihan anggota legislatif (DPR/DPRD), untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia dikenal sistem pemilihan presiden langsung dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sistem pemilu pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 untuk pemilu legislatif DPR/DPRD menggunakan sistem daftar proporsional setengah terbuka di mana pemilih wajib mencoblos tanda gambar partai atau tanda gambar dan nama calon legislatif. Sedangkan untuk penentuan calon anggota DPD terpilih menggunakan Simple Majority dengan multi-member constituency (berwakil banyak).Sementara itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2004 tidak lagi diisi oleh anggota yang berasal dari wakil-wakil partai politik seperti pada Pemilu 1999 melainkan oleh individu nonpartisan yang dipilih oleh DPR.
Sedangkan untuk badan pengawas melalui undang-undang yang sama terdapat perubahan eksistensi di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini lebih independen dan secara struktural Bawaslu memiliki posisi strategis dalam membentuk Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas Bawaslu adalah mengawal setiap tahapan Pemilu 2009 dan berwenang untuk memberikan rekomendasi ke KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran serta memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu. Namun sebenarnya kerja badan pengawas ini tetap dibatasi hanya pada pelaporan terhadap pelanggaran administratif dan rekomendasi terhadap pelanggaran pidana pemilu. Belum lagi saat ini banyak panwaslu yang belum terbentuk sehingga beberapa tahapan pemilu di daerah yang sudah dimulai tidak terawasi.Jumlah kontestan pemilu yang lebih banyak dibandingkan Tahun sebelumnya ataupun pengaturan tentang pidana pemilu yang semakin banyak dan beragam. Beberapa mekanisme disiapkan di dalam UU 10 tahun 2008 untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

A. Analisis Permasalahan Seputar Pemilu Pasca Reformasi
Masa sekarang ini pun sistem politik Indonesia masih mengalami krisis yang memprihatinkan. Pasca reformasi yang harapannya akan ada format baru bagi dunia politik ternyata mengalami kebuntuan. Hal ini dapat dilihat dari partai politik yang menjadi bangunan dasar demokrasi, belum mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Perubahan yang terlihat hanyalah pada kuantitas partai, tapi masih menggunakan pola lama, artinya belum ada perubahan yang mendasar dari reformasi yang dicita-citakan.
Sistem politik ini merupakan bagian dari sebuah sistem yang besar, sehingga hal ini berimbas pada sektor yang lain. Sehingga dibutuhkan pendidikan politik agar partisispasi politik yang tercipta oleh masyarakat itu menjadi pilihan – pilihan rasional yang berkualitas
Legitimasi yang hadir saat ini adalah semu, karena tampil sebagai topeng, rezim yang hadir pun hanya menjadikannya tiket menuju kelas yang lebih tinggi, setelah sampai ditujukan dengan mudah untuk membuangnya ke dalam keranjang sampah. Kondisi yang seperti ini terjadi tidak lain akibat pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap politik. Pemahaman atas politik masih jauh dari harapan para filosof, sementara ilmu politik begitu dinamis dan terus berkolaborasi dengan konteks budaya yang ada.
Keberagaman budaya yang ada pada bangsa kita sangat berpengaruh pada perangkat politik yang ada pula, perangkat politik yang sangat penting adalah partai politik yang melakukan adaptasi sebagai jawaban atas tantangan modernitas. Oleh karena itu dibutuhkan partai yang modern pula mengingat kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Bukan hanya itu partai pulalah yang harus menggantikan tanggung jawab negara untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas.
Sudah saatnya partai politik menebus budi atas suara yang telah diberikan padanya oleh rakyat, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menuju kemakmuran bersama. Kemudian tantangan yang kedua adalah, partai politik harus belajar untuk mandiri dalam banyak hal, mengingat kondisi bangsa yang carut-marut.Banyaknya bencana kemanusiaan yang melanda bangsa ini, seharusnya partai politik memperlihatkan eksistensinya pada rakyat, bukan hanya pada momen tertentu saja. Dari sini dapat dikatakan bahwa partai politik belum mampu menjalankan fungsinya di dalam masyarakat. Oleh karena dibutuhkan kedinamisan maupun keseimbangan komponen-komponen yang ada dalam sebuah sistem, maka komponen-komponen tersebut harus menjalankan fungsinya dengan baik. Sistem ini pun tidak terlepas dari pengaruh yang hadir dari luar.
Pendidikan politik yang adil serta memanusiakan manusia adalah cita-cita kemakmuran itu, dan sebagai sebuah sub-sistem dari sistem yang lebih besar, yaitu dunia politik yang humanis telah menjadi kebutuhan yang meniscayakan sebuah bangsa yang kuat.
Perlu diingat bahwa pendidikan politik itu bukan hanya pada masyarakat saja, tapi juga bagi elit politik sebagai pemegang peran penting dalam sebuah kebijakan. Hal ini menjadi sangat penting melihat realitas politik yang ada di Indonesia bahwa elit yang hadir bukanlah orang-orang yang begitu paham dengan politik. Sehingga kebijakan yang lahir pun tidak lagi menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, tapi sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.
Kesimpulan
Di era pasca reformasi pemilihan umum di Indonesia diikuti oleh banyak partai didalam kompetisinya. Dalam hal ini rakyat sebebas-bebasnya memilih mana yang dipercaya sebagai wakil sehingga dapat disimpulkan dari kebebasan tersebut adalah cerminan suatu kemerdekaan. Namun, sayangnya dari kemerdekaan tersebut justru melahirkan problematika – problematika baru, misalnya saja sejumlah kecurangan – kecurangan pemilu. Hal ini seharusnya mendapat perhatian lebih untuk dicarikan solusinya. Misalnya pemerataan pendidikan politik, penanaman nilai – nilai moral, serta supremasi hukum.

Sumber:
http://anhaagnezious.blogspot.com/2011/05/pemilihan-umum-pasca-reformasi.html