SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Secara garis besar sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode, yitu:
a. Periode 18 Agustus 1945- 27Desember 1949
b. Periode 27 Desembaer 1949- 17Agustus 1950
c. Periode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959
d. Periode 5 Juli- sampai sekarang.

A. Periode pertama yang berlangsung pada 17 Agustus – 27Desember 1949

• UUD yang berlaku adalah UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
• Menurut UUD 19945 (pasal 1 ayat 2) yang berdaulat adalah rakyat dan dilakukan MPR yang memiliki wewenang antara lain:
– Menetapkan UUD
– Menetapkan GBHN
– Memilih dan mengangkat
– Mengubah UUD
• Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri
• Menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden
• Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, sehingga DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Demikian sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kedudukan DPR dan presiden sama-sama kuat.

Perubahan pada Paktik Ketatanegaraan:

• Disadari oleh PPKI bahwa untuk menyelaenggarakan pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang singkat. Untuk itu PPKI menetapkan pasal peralihan(ap) (4 pasal) dan aturan tambahan (2 ayat)
• Menurut pasal 3 ap bahwa untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI
• Menurut pasal 4 ap menentukan bahwa “ sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bntuan komite nasional
• Tnggal 16 Oktober 1945 keluar maklumat wakil presiden no X yang isinya antara lain:
– KNIP ikut menetapkan GBHN bersama-sama dengan presiden
-KNIP besama-sama presiden menetapkan undang-undang yang boleh mengenai segala urusan pemerintahan
-KNIP dalam menjalankan tugas sehari-hari dijalankan oleh sebuah badan pekerja KNIP

Alasan no X, karena pada waktu menetapkan lupa tidak diberi nomor dan yang paling akhir lalu diberi no X.

• Dengan keluarnya maklumat wakil presiden no X kekuasaan KNIP yang semula sebagai pembantu presiden (pasal IV AP) menjadi MPR dan DPR
• Kelanjutan dari peristiwa tersebut diatas, keluar maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang isinya : menteri-menteri tidak bertanggung jawab pada presiden melainkan pada parlemen(KNIP)
• Keluarnya maklumat wakil presiden no X dan maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 maka sistem peerintahan berubah menjadi presidensil menjadi parlementer

Dasar Hukum:

Menurut yoeniarto:” Pasal 37 dan pasal IV aturan perlihan UUD 1945 menurut pasal IV AP,sebelum MPR terbentuk presiden berwenang mengerjakan tugas-tugas MPR, termasuk mengubah UUD (pasal 37)”

B. Periode kedua yang berlangsung pada 27 Desember 1949-17 Agustus1950

• Kekalahan Jepang dari sekutu mengharuskannya menyerahkan wilayah jajahannya. Kesempatan ini dipergunakan Belanda untuk merebut kembali bekas jajahannya di Indonesia
• Indonesia sudah bertekad mempertahankan kemerdekaannya dengan segala upaya dengan semboyan “ Sekali merdeka tetap merdeka”
• Menyadari hal itu, Belanda mencari cara lain yaitu dengan memecahbelah Indonesia dengan membantu negara-negara kecil
• Puncak dari perselisiah Indonesia-Belanda diadakan KMB( konfrensi meja bundar) 2 November 1949 yang isinya anatara lain
-didirikan negara-negara RIS
-penyerahan kedaulatan kepada RIS
-didirikan UNI antara RIS dan kerajaan Belanda

• Persetujuan peralihan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan pokok yaitu:

-piagam penyerahan kedaulatan
-stataus UNI
-persetujuan perpindahan
• Penyerahan kedaulatan dilakukan 27 Desember 1949

C. Periode ketiga yang berlangsung dari 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959.
• Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (1949) merupakan perobahan sementara, terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia, sehingga akhirnya otinggal tiga negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.
• Akhirnya mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 19 Mei 1950.
• Kemudian dibentuklah suatu Panitia bersama yang menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950,
• berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
• Jalan yang ditempuh untuk memeperlakuakan undang-undang dasar 1950 dengan menggunakan pasal 190,127 a dan pasal 191 ayat 2 UUD RIS tentang perubahan undang-undang dasar maka dengan undang-undang federal no 7 tahun 1950 lembaran negara RIS 1950 no 56 resmilsh UUD RIS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950.
• Undang-Undang dasar 1950 bersifat sementara , ini disebabkan karena badan yang menyusun UUD 1950 merasa dirinya kurang representatif sama halnya dengan badan yang menyusun UUD 1949
• Dibawah UUD 1950 sebagai realisasi dari pasal 134 telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1953. tanggal 10 Nopember 1956 di Bandung diresmikanlah Konstituante.
• Sementara Konstituante yang telah bersidang belum dapat menyelesaikan tugasnya maka situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan Untuk mengatasi hal tersebut tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah, Presiden memberikan amanatnya di depan sidang pleno Konstituante yang berisi anjuran agar Konstituante menetapkan saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap bagi Republik Indonesia.

• setelah diadakan beberapa kali sidang dan diadakan pemungutan suara, quorum yang diharuskan oleh pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1950 tidak tercapai. Hal ini telah dilaksanakan dengan tiga kali pemungutan suara. Keadaan tersebut dan situasi tanah air pada waktu itu jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengucapkan dekritnya.
D. Periode ke empat yang berlangsung dari 5 Juli 1959 sampai sekarang.
• Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kenbali Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dari dekrit ini adalah staatsnoodrecht.
• Dibawah Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 tahun 1969, Undang-Undang mana adalah pelakssanaan dari ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 jo. No. XLII/MPRS/1968.
• hasil dari pemiihan umum tersebut tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 1 Oktober 1972 Majlis Permusyawaratan Rakyat dilantik pula.
• Dalam sidangnya pada tahun 1973 Majlis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan bahwa pemilihan umum berikutnya akan diadakan pada akhir tahun 1977 dalam ketetapannya No. VIII/MPR/1973. Pada tanggal 1 Oktober 1977 telah dilantik anggota DPR dan MPR hasil pemilihan umum ke II—1977. Dalam ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 diperintahkan pemilihan umum berikutnya adalah tahun 1982.
• Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara.Kesementaraan ini disebabkan karena Majlis Permusyawaratan Rakyat menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar, dan ini belum pernah dilakukan, walaupun Majlis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum telah dilantik dan kemudian bersidangpada tahun 1973.
• Masalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ada dua pendapat, yaitu:
a. yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh saja. Penjelasan bukanlah bagian resmi dari Undang-Undang Dasar 1945.
b. pendapat lain dan yang umum adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Jadi Penjelasan itu adalah bagian resmi dari Undang-Undang Dasar 1945.
Sehingga timbul pertanyaan apakah penjelasan UUD 1945 tidak autentik ?.. penjelasan UUD tidak disahkan secara bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 . penjelasan itu baru muncul setelah diumumkan dalam berita negara RI tahun ke II nomor 7 jadi setahun kemudian. Tidak berarti karena tidak disahkan secara bersamaan tidak autentik. Penjelasan yang ada sekarang adalah sama dengan apa yang diucapkan dalam rapat PPKI .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s